Jawa Tengah-Bongkarperkara. Com|
Maraknya praktik penyalahgunaan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Kabupaten Sukoharjo kembali mencuat ke permukaan. Terendus nya sebuah gudang penampungan di kawasan Wirogunan, Kecamatan Kartasura, yang diduga dikendalikan oleh oknum pengusaha berinisial GT, menjadi tamparan keras bagi efektivitas pengawasan distribusi energi bersubsidi di daerah.
Kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat kecil. Ketika para sopir angkutan umum, pengemudi truk logistik, hingga petani harus antre berjam-jam dan kerap pulang dengan tangan hampa akibat kelangkaan solar di SPBU, sindikat ilegal justru leluasa mengeruk keuntungan pribadi.
Berdasarkan investigasi di lapangan, jaringan ini diduga menggunakan empat unit kendaraan modifikasi—termasuk SUV mewah seperti Mitsubishi Pajero putih berpelat nomor AD 1387 HH, Toyota Fortuner, hingga kendaraan legendaris seperti Mitsubishi Kuda dan Toyota Kijang—untuk melakukan aksi mengangsur (membeli berulang kali) secara sistematis di berbagai SPBU di Solo Raya.
Modus operandi yang tergolong klasik ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: Bagaimana mungkin kendaraan-kendaraan dengan kapasitas tangki atau interior yang telah diubah secara ilegal tersebut dapat keluar-masuk SPBU tanpa hambatan?
Fakta ini mengindikasikan adanya pembiaran, lemahnya pengawasan internal pengelola SPBU, atau bahkan dugaan “main mata” antara oknum pelangsir dengan pihak-pihak tertentu yang seharusnya bertanggung jawab mengawasi distribusi energi berdaulat ini. Pengawasan yang mandul membuat subsidi negara yang bersumber dari uang rakyat justru dinikmati oleh segelintir mafia migas demi meraup selisih harga jual ke sektor industri dan komersial.
Situasi ini menuntut langkah nyata dan respons cepat dari aparat penegak hukum. Jajaran Satreskrim Polres Sukoharjo bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah didesak untuk tidak tinggal diam. Penyelidikan mendalam tidak boleh hanya berhenti pada sopir atau kendaraan di lapangan, melainkan harus membongkar tuntas aktor intelektual di balik jaringan ini hingga ke akar-akarnya.
Selain itu, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah selaku badan yang memegang otoritas distribusi energi wajib melakukan evaluasi total terhadap seluruh SPBU di wilayah Solo Raya yang “bocor”. Sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional harus dijatuhkan kepada SPBU yang terbukti bekerja sama atau membiarkan praktik pelangsiran ilegal ini terjadi.
Masyarakat kini menanti, apakah penegakan hukum terhadap sindikat penimbun solar subsidi ini akan berjalan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, atau justru menguap begitu saja seiring berjalannya waktu? Publik berhak mendapatkan keadilan atas hak energi yang selama ini dirampas oleh para pemburu rente.
(Tim)
