BOLTIM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) bersama Bidang Sumber Daya Alam (SDA), dinilai tidak mampu mengatasi kelangkaan gas melon subsidi yang terjadi di tengah masyarakat.
Penilaian tersebut didasari fakta di lapangan bahwa kelangkaan gas untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini mulai terjadi sejak Februari lalu, namun hingga kini belum ada solusi konkret. Ironisnya, pantauan hasil investigasi di Ibu Kota Kabupaten Boltim, tepatnya di Desa Tutuyan Bersatu, menunjukkan harga gas melon melonjak drastis mulai dari Rp35.000, Rp40.000, hingga Rp50.000, bahkan sempat menembus angka Rp75.000 per tabung.
Kondisi yang mencekik ekonomi warga ini diduga merupakan akibat dari tidak adanya sikap tegas serta penindakan nyata dari aparat penegak hukum dan instansi terkait, khususnya Bidang SDA dan Disperindagkop. Alhasil, para oknum yang diduga mafia gas melon tersebut terus bertingkah dan mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat tanpa ada sanksi yang memberikan efek jera.
Hingga saat ini, kelangkaan dan harga tinggi tersebut masih terus berlaku, membuktikan lemahnya fungsi pengawasan dan eksekusi dari pihak pemerintah daerah dalam melindungi hak masyarakat kecil atas energi bersubsidi.
(Donal)
