TUTUYAN – Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Alambri Matiala, memberikan catatan kritis terkait kebijakan efisiensi anggaran dalam rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Alamri menyoroti langkah Pemerintah Kabupaten yang dinilai kontradiktif karena masih mengalokasikan anggaran sewa rumah jabatan, padahal pembangunan rumah dinas baru telah selesai.
Dalam interupsinya, Alambri menegaskan bahwa sebagai fungsi pengawasan, pihak legislatif wajib mempertanyakan alasan Bupati masih menempati rumah sewa.
“Rumah jabatan bupati itu kan sudah kelar, sudah boleh ditinggalkan (ditempati). Kenapa bupati masih sewa lagi?” ujar al ambri.
Ia merinci bahwa jika biaya sewa mencapai Rp30 juta per bulan atau sekitar Rp350 juta hingga Rp400 juta per tahun, anggaran tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk kepentingan dinas-dinas lain. “Sebenarnya kita tidak lagi perlu menyewa rumah dinas karena sudah ada yang baru. Kalau boleh, tahun depan rumah dinas itu tolong dipakai,” tegasnya.
Jawaban Pemerintah Daerah
Merespons hal tersebut, Wakil Bupati Boltim, Argo Sumaiku, memberikan apresiasi tinggi atas masukan tersebut dan menyatakan kesepahamannya. Namun, Argo mengklarifikasi nilai anggaran sewa serta kendala teknis yang dihadapi di lapangan.
“Tahun ini anggaran untuk belanja sewa rumah dinas adalah Rp120 juta dalam satu tahun,” ungkap Argo Sumaiku mengoreksi estimasi sebelumnya.
Wabup menjelaskan bahwa berdasarkan kajian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan asisten terkait, rumah dinas baru tersebut belum sepenuhnya siap untuk ditempati secara layak.
“Untuk melengkapi rumah dinas itu masih membutuhkan anggaran yang cukup besar lagi. Masih ada pembenahan dan penambahan fasilitas yang harus dilengkapi,” jelasnya.
Guna transparansi, Wakil Bupati mengajak pimpinan dan anggota DPRD untuk meninjau langsung kondisi fisik bangunan tersebut.
“Kalau bisa besok sama-sama kita berkunjung melihat langsung keberadaan rumah dinas, apakah sudah layak untuk ditempati atau tidak,” ajak Argo.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten berharap adanya dukungan anggaran tambahan, termasuk bantuan yang dijanjikan oleh Gubernur, untuk merampungkan fasilitas rumah dinas baik untuk bupati maupun wakil bupati agar sinergitas pemerintahan tetap berjalan harmonis.
(Donal)
