BOLTIM – Kelangkaan dan lonjakan harga LPG 3 kilogram di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kembali menjadi sorotan tajam publik. Sejak awal bulan Ramadan, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas bersubsidi tersebut, bahkan jika tersedia, harganya disebut-sebut melambung hingga Rp75.000 per tabung.
Kondisi ini bukan kali pertama terjadi. Sejumlah pemberitaan media online sebelumnya telah mengangkat persoalan serupa. Selain itu, berbagai keluhan warga juga terus bermunculan melalui postingan di media sosial Facebook, yang memperlihatkan keresahan masyarakat terhadap distribusi dan harga LPG 3 kilogram yang dinilai tidak terkendali.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Sumber Daya Alam (Kabag SDA) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Hariyono Gumalangit, Hut., M.Si, mengaku baru akan melakukan penelusuran di lapangan.
“Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi untuk mencari informasi di lapangan. Apabila informasi tersebut benar adanya, kami akan melakukan tracing sumber LPG 3 kilogram yang diperdagangkan dengan harga tersebut,” ujar Hariyono saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (19/3/2026).
Pernyataan tersebut dinilai belum menjawab keresahan masyarakat secara menyeluruh. Pasalnya, lonjakan harga dan kelangkaan LPG 3 kilogram sudah berlangsung sejak awal Ramadan, namun hingga kini belum terlihat langkah konkret di lapangan untuk menertibkan distribusi maupun menindak oknum yang diduga memainkan harga.
Warga berharap pemerintah daerah tidak hanya sebatas berkoordinasi, tetapi segera turun langsung melakukan pengawasan dan penindakan tegas. Mengingat LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, praktik penjualan dengan harga tinggi jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum memberikan keterangan resmi meski telah dimintai konfirmasi.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas pengawasan distribusi LPG bersubsidi di daerah. Jika dibiarkan berlarut, kondisi tersebut berpotensi semakin memberatkan masyarakat, khususnya di tengah meningkatnya kebutuhan selama bulan Ramadan.
(Donal)
