Tutuyan, Boltim — Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mendesak Bupati dan Wakil Bupati Boltim Oskar Manoppo Argo Sumaiku untuk turun tangan langsung dan memerintahkan dinas terkait mengatasi kelangkaan tabung gas elpiji subsidi 3 kilogram yang hingga kini terus meresahkan warga.
Keluhan tersebut disampaikan sejumlah warga kepada wartawan pada Minggu, 1 Februari 2026, menyusul sulitnya masyarakat memperoleh LPG bersubsidi di hampir seluruh pangkalan di wilayah Tutuyan dan sekitarnya.
Menurut warga, kelangkaan ini dinilai janggal karena mobil pengangkut LPG terlihat rutin beroperasi, namun saat masyarakat mendatangi pangkalan, tabung gas selalu dinyatakan habis.
“Kami hampir setiap hari melihat mobil pengangkut gas masuk. Artinya stok itu ada. Tapi begitu kami datang ke pangkalan, jawabannya selalu kosong. Kami bahkan harus mencari dari ujung kampung ke ujung kampung, sampai ke desa tetangga seperti Tombolikat dan Desa Paret, namun tetap tidak mendapatkan gas,” ungkap warga dengan nada kesal.
Warga juga menyoroti dugaan penyimpangan distribusi LPG subsidi, khususnya praktik penjualan oleh pangkalan kepada pengecer serta pembelian dalam jumlah besar oleh masyarakat yang dinilai tidak tergolong miskin.
“Seharusnya kami membeli di pangkalan dengan harga subsidi Rp22.000, tapi karena dijual ke pengecer, kami terpaksa membeli di warung seharga Rp25.000. Lebih parah lagi, kami melihat ada warga yang tergolong mampu justru dilayani dan bisa membeli hingga 5 sampai 6 tabung sekaligus,” jelas warga.
Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan penyaluran LPG subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro.
Tak hanya itu, warga juga mengkritik sikap Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) serta Bidang Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Boltim, yang dinilai tidak menunjukkan langkah konkret di tengah krisis LPG yang dialami masyarakat.
“Anehnya, dinas terkait terlihat santai-santai saja, padahal masyarakat kesulitan gas untuk kebutuhan sehari-hari. Kami minta Bupati dan Wakil Bupati Boltim turun tangan langsung dan memerintahkan Disperindagkop serta Bidang SDA agar bekerja maksimal, bukan hanya menerima gaji tanpa tanggung jawab,” tegas warga.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera melakukan pengawasan ketat terhadap pangkalan LPG, menertibkan distribusi, serta memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan penyaluran LPG subsidi.
Hingga berita ini diterbitkan, Disperindagkop dan Bidang SDA Pemkab Boltim belum memberikan keterangan resmi terkait kelangkaan LPG 3 kilogram yang terjadi di wilayah tersebut.
(Redaksi)
