BOLTIM, BONGKARPERKARA.COM – Aktivitas pengerukan material di badan sungai Desa Togid, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), ditemukan dalam investigasi sejumlah awak media pada Sabtu (7/11/2026). Material yang diambil menggunakan alat berat jenis ekskavator tersebut diduga digunakan untuk pekerjaan proyek jalan di Desa Tutuyan III yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan pantauan langsung wartawan di lapangan, satu unit ekskavator terlihat melakukan pengerukan material di badan sungai. Material hasil pengerukan kemudian diangkut menggunakan sejumlah mobil dump truck.
Temuan ini memunculkan dugaan adanya penggunaan material dari aktivitas galian C yang belum diketahui legalitas perizinannya dalam pekerjaan proyek pemerintah tersebut.
Persoalannya bukan sekadar dari mana material itu diperoleh, melainkan apakah sumber material tersebut memiliki izin pertambangan yang sah dan apakah dokumen legalitasnya telah diperiksa sebelum digunakan dalam pekerjaan.
Sebab, proyek yang dibiayai menggunakan uang negara wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia tidak bisa mengabaikan aspek legalitas material hanya karena material tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan konstruksi.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Boltim, Julkifli Mokoagow, mengaku tidak mengetahui sumber material yang diduga digunakan dalam pekerjaan tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa pihak dinas tidak pernah mengarahkan penyedia untuk mengambil material dari lokasi tertentu.
“Ah kalu itu kita nyanda tau itu no, Torang juga dari dinas nyanda mengarahkan kamana-mana,” jelas Julkifli.
Ketika ditanya apakah perusahaan pelaksana diperbolehkan menggunakan material yang berasal dari aktivitas pertambangan ilegal, Julkifli dengan tegas menyatakan hal tersebut tidak diperbolehkan.
“Nimbole, nimbole no, itu tergantung kwaa, tapi coba tanya pa kontraktor no, kage dorang ba bili, atau bagimana-bagimana,” ungkapnya.
Pernyataan Kabid Bina Marga tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam persoalan ini. Sebab, ketika dinas mengaku tidak mengetahui sumber material yang digunakan, muncul pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan pemeriksaan legalitas material dalam pelaksanaan proyek.
Apakah dokumen asal-usul material sudah diperiksa? Apakah penyedia telah menunjukkan bukti pembelian dan legalitas sumber galian? Atau material tersebut diterima begitu saja tanpa pemeriksaan yang memadai?
Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan penjelasan dari pihak PPK maupun perusahaan pelaksana pekerjaan.
Terpisah, Kepala Inspektorat Boltim, Robby Mamonto, saat dimintai tanggapan awalnya mengaku baru mengetahui informasi mengenai dugaan penggunaan material tersebut.
Ia menjelaskan bahwa Inspektorat saat ini sedang melaksanakan pemeriksaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2026 tahap I dan II. Namun, informasi mengenai temuan wartawan tersebut akan diteruskan kepada tim untuk ditindaklanjuti.
“Maaf kita baru dapa info ini sebelumnya blum dengar, kebetulan inspektorat sementara turun audit DD ADD ini nti kita akang sampaikan ke teman2 tim, khusus desa tutuyan untuk di tindaklanhuti informasih ini,” tulis Robby melalui pesan WhatsApp.
Robby kemudian mempertanyakan tahun anggaran, sumber pembiayaan, serta lokasi pekerjaan yang dimaksud.
Setelah mendapat penjelasan bahwa pekerjaan tersebut merupakan proyek APBD-P Tahun Anggaran 2026, Robby menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap kegiatan APBD-P baru akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
“Inspektorat skrg sementara audit DD ADD 2026 tahap 1 dan 2, untuk APBDP nti tutun tahun depan 2027,” jelasnya.
Dalam komunikasi berikutnya, Robby menyampaikan bahwa informasi tersebut telah diteruskan kepada PPK dan pihak penyedia.
“Sdh tat so diteruskan ke PPK dan penyedia dorang yg musti tanggungjawab,” tegas Robby.
Pernyataan tersebut sekaligus mengarahkan perhatian pada tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan, terutama PPK dan penyedia jasa.
Dugaan penggunaan material dari aktivitas pengerukan sungai tersebut perlu diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 35, mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah.
Selanjutnya, Pasal 158 UU Minerba mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, dengan ancaman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah mengalami perubahan, turut mengatur ketentuan perizinan usaha pertambangan batuan, termasuk material tertentu yang berasal dari sungai.
Artinya, apabila aktivitas pengerukan tersebut merupakan kegiatan penambangan, maka legalitas perizinannya wajib diperiksa.
Di sisi lain, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 menjadi salah satu dasar penyelenggaraan pengadaan yang harus dilaksanakan secara efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Dengan demikian, penyedia jasa juga harus mampu mempertanggungjawabkan material yang digunakan dalam pekerjaan, termasuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi dan ketentuan kontrak.
Sayangnya, pihak perusahaan atau kontraktor pelaksana pekerjaan belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Padahal, penjelasan dari pihak penyedia sangat diperlukan untuk memastikan asal-usul material yang digunakan, termasuk apakah material tersebut dibeli dari pemasok yang memiliki izin resmi atau berasal langsung dari aktivitas pengerukan di badan sungai Desa Togid.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh dokumen yang dapat memastikan legalitas sumber material tersebut.
Jangan Sampai Anggaran Negara Digunakan Tanpa Memperhatikan Legalitas Material
Temuan ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi PPK, Dinas PUPR, Inspektorat, serta instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pertambangan dan lingkungan hidup.
Jangan sampai pekerjaan yang dibiayai menggunakan APBD justru menggunakan material yang sumbernya tidak jelas dan berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum.
Pengawasan proyek pemerintah tidak semestinya hanya berorientasi pada penyelesaian fisik pekerjaan. Legalitas sumber material, kesesuaian spesifikasi, serta kelengkapan dokumen pendukung juga merupakan bagian penting yang harus dipastikan.
Jika material tersebut terbukti berasal dari aktivitas penambangan tanpa izin, maka pihak berwenang perlu menelusuri siapa pelaku pengerukan, siapa pemasok, siapa pembeli, serta bagaimana material tersebut bisa masuk dan digunakan dalam pekerjaan proyek pemerintah.
Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai pekerjaan fisik terlihat selesai, tetapi persoalan legalitas material dan pertanggungjawaban anggarannya justru terabaikan.
Redaksi BongkarPerkara.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak kontraktor, PPK, Dinas PUPR, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.
(Donal)
