Papua Barat, BONGKAR PERKARA, –
Tambang emas tanpa izin PETI di kabupaten Manokwari Provinsi Papua, diduga dibekap oleh oknum Aparat dari pihak Polda Papua Barat. Pada dasarnya disinyalir bahwa semua para Mafia tambang tersebut kabal Hukum. 09/07/2026.
Dalam pembuktian mendasar kata Advokat Senior dan tidak lain adalah Direktur LP3BH Yan Christian Warinussy menyampaikan dengan hormat kepada Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Alfred Papare, segera melakukan Penindakan Hukum oleh pihak- pihak yang masuk daftar mafia penambangan Emas Tanpa izin. (PETI).
“Identitas Bos Slamet disenyalir bagian dari Pemodal dan mempunyai Belasan Alat Berat Excavator, hingga dikata bahwa diduga kabal Hukum, Sama hal dengan Oknum Hi Samsir bos besar dan pemodal, hingga mempunyai puluhan alat berat jenis Excavator.
Dan terungkap berapa waktu lalu Samsir masuk dalam Daftar Pencarian orang (DPO) serta diduga pekerja tambang Ilegal menjadi korban, Sementara Samsir masih berkeliaran di SP, Hasil investigasi Tim Media Samsir mempunyai Toko onderdir dan alat berat Excavator di wilayah SP.” Kata Warinussy.
Desakan Warinussy terhadap Kapolda, irjen Pol Alfred Papare, segera mengambil langka tegas, melakukan penegakkan hukum kepada nama- nama oknum mafia tambang (PETI) serta Anggota APH Yang diduga melindungi pengusaha dan membekap usaha mereka.
Penampakan nama-nama yang masuk dalam daftar pemodal dan pemilik Alat Excavator,
Teratas 1.Bos Hi Samsir, 2, Bos Slamet, 3 Bos Hi Pudin, 4 Bos Adit. 5 Bos Eko. 6. Bunda Ros. 7. Bos Mimin. 8 Bos Bintang. 9 Bos Hj nana. 10 .Bos Alvian. 11.Bos samsul. 12. Hi sudi. 13 bos ippang. 14 Bolot. 15 Hi Rasni. harusnya mereka di jadikan atensi buat Kapolda Papua Barat.
Dalam hal tersebut Polda jangan tinggal diam tangkap serta adili semua Oknum Mafia yang terlibat, agar masalah tambang dapat di atur regulasinya terkait izin, yang sudah perna di rancang oleh pihak Pemerintah Daerah dan adat serta para tokoh di tanah Papua Barat.
Kapolda harus kerja profesional, jangan meliat latar belakang para mafia, tegas dan laksanakan integritas sebagai pimpinan, sikat dan penjarakan oknum tersebut, apa lagi di dalam lingkaran pengusaha ilegal, ada peran Anggota polri dari Polda papua Barat.
Warinussy kesal bahwa Pimpinan tertinggi di lingkup Polda Papua Barat, diduga diam, dan tidak mau memberikan tanggapan resmi kepada pilar negara dalam hal Jurnalistik.
Klarifikasi sesuatu Terkait peristiwa dalam pemberitaan itu sangat lah penting, agar di dalam sesi isu pemberitaan tersebut dapat berimbang, Di karenakan publik harus memahami keseimbangan pemberitaan,” Ucap Mantan Jurnalistik Warinussy kepada tim Media.
(RED)
