BOLTIM – Kelangkaan dan melonjaknya harga tabung gas LPG 3 kilogram bersubsidi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tampaknya belum menemui titik terang. Penderitaan masyarakat ini ternyata bukan barang baru, melainkan sudah berlangsung kronis sejak bulan Ramadhan sekitar empat bulan lalu hingga hari ini.
Ironisnya, di tengah jeritan warga, pasokan gas bersubsidi ini justru terkesan “pindah jalur”. Stok di pangkalan resmi selalu dilaporkan kosong, sementara di tingkat pengecer barang selalu lancar dan tersedia. Namun, masyarakat harus menebusnya dengan harga selangit, mulai dari Rp35.000 hingga menembus Rp50.000 per tabung.
Kondisi ini memicu gelombang protes dari netizen dan masyarakat Boltim di media sosial Facebook. Warga ramai-ramai mengkritik keras kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Boltim. Fungsi pengawasan dinas tersebut dinilai mandul dan tutup mata, sehingga membiarkan masyarakat terus “dicekik” oleh harga gas yang tak masuk akal selama berbulan-bulan.
Menanggapi keresahan ini, Ketua Komisi II DPRD Boltim, Sadikin Bachri Mamonto, menegaskan bahwa pihak legislatif siap mengambil tindakan tegas guna mengakhiri permainan spekulan di lapangan.
Diduga Kuat Ada Penimbunan dan Permainan Pangkalan
Sadikin membeberkan bahwa secara administratif, kuota gas LPG dari agen untuk wilayah Boltim sebenarnya sangat aman, melimpah, dan rutin masuk tiga kali seminggu. Kejanggalan di mana pangkalan kosong tetapi pengecer melimpah menguatkan adanya praktik penimbunan.
“Sebenarnya tidak langka, cuma itu gara-gara penimbunan itu. Penimbunan itu akhirnya… Tapi mereka lihat kondisi sudah langka, baru mulai kasih naik harga,” ungkap Sadikin saat diwawancarai awak media Senin 13 Juli 2026.
Padahal, Sadikin menambahkan bahwa harga normal (HET) gas LPG 3 kg bersubsidi yang ditetapkan pemerintah hanya berkisar di angka Rp19.000. Komisi II juga mengantongi informasi adanya dugaan oknum pangkalan yang sengaja “melempar” puluhan tabung subsidi langsung ke pengecer demi meraup keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat.
DPRD Segera Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Mengingat masalah ini sudah berlarut-larut selama empat bulan dan berpotensi makin parah menjelang hari-hari besar ke depan, Komisi II DPRD menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat.
Pihak yang akan diundang: Disperindagkop Boltim, agen-agen besar penyalur LPG, serta Pemerintah Daerah.
Agenda Utama: Mengevaluasi total jalur distribusi, mendesak operasi pasar, serta mengusulkan penambahan kuota jika diperlukan.
“Dalam waktu dekat ini kita mau panggil. Dari Disperindag, terutama Disperindag, karena mereka yang pasti tahu persis pergerakan LPG ini, baru agen-agen besar. Kita duduk sama-sama dengan pemerintah daerah. Komplit, pas,” tegas Sadikin.
Desakan Sanksi Tegas dan Pelibatan Polisi
Komisi II juga mendorong adanya tindakan hukum yang agresif untuk memberi efek jera. Sadikin menyebut tidak menutup kemungkinan pihak kepolisian akan dilibatkan langsung untuk menyisir pangkalan dan pengecer nakal.
“Dia punya sanksi memang ada. Karena di daerah lain, mereka malah pakai polisi turun. Pakai pengamanan turun. Gitu,” pungkasnya.
Kini, masyarakat Boltim menagih ketegasan Pemda dan taring Disperindagkop untuk segera menertibkan mafia gas LPG 3 kg, agar barang subsidi yang hakikatnya untuk rakyat miskin tidak lagi dijadikan ladang bisnis sepihak.
(Donal)
