DUGAAN POLEMIK PENGELOLAAN BURUSERGAPINFO MENGUAT, ANGGOTA PERTANYAKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Nasional – Bongkar Perkara.com Gelombang kekecewaan terhadap pengelolaan Media Pers BuruSergapINFO terus menguat. Sejumlah anggota dari berbagai daerah mengaku mempertanyakan transparansi manajemen media setelah muncul berbagai keluhan terkait penghapusan berita, pemberhentian anggota secara sepihak, hingga persoalan administrasi yang dinilai belum dijelaskan secara terbuka.
Keluhan tersebut kini tidak lagi menjadi pembicaraan terbatas di internal anggota. Berbagai pertanyaan mulai bermunculan ke ruang publik seiring bertambahnya pihak yang mengaku mengalami perlakuan serupa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah anggota, terdapat dugaan bahwa beberapa berita yang telah dipublikasikan dihapus tanpa pemberitahuan kepada penulis maupun kontributor yang bersangkutan. Selain itu, sejumlah anggota mengaku status keanggotaannya dihentikan tanpa penjelasan tertulis maupun mekanisme klarifikasi yang jelas.
Tidak hanya itu, sejumlah anggota juga mempertanyakan berbagai permintaan administrasi yang pernah dibebankan kepada anggota. Persoalan tersebut menjadi sorotan karena hingga kini belum diperoleh penjelasan resmi yang dapat menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Yang lebih disayangkan, menurut keterangan sejumlah anggota, berbagai upaya konfirmasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan media telah dilakukan melalui telepon, pesan WhatsApp, maupun komunikasi internal. Namun upaya tersebut disebut belum menghasilkan penjelasan yang memadai.
Bahkan, salah satu jawaban yang diterima anggota disebut menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan tidak ingin melayani pembahasan yang dianggap sebagai “obrolan receh”. Pernyataan tersebut justru memicu reaksi keras dari anggota yang merasa pertanyaan mereka menyangkut hak, kewajiban, dan masa depan keanggotaan dalam media tersebut.
Bagi para anggota, persoalan penghapusan berita, pemberhentian anggota, penggunaan administrasi keanggotaan, serta tata kelola media bukanlah persoalan receh. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari prinsip profesionalisme dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap lembaga pers.
Hingga saat ini, sejumlah pertanyaan penting masih belum mendapatkan jawaban yang jelas:
Apa dasar penghapusan berita yang telah tayang?
Apa alasan pemberhentian anggota tanpa pemberitahuan resmi?
Bagaimana mekanisme penyelesaian keberatan anggota?
Mengapa berbagai permintaan klarifikasi tidak dijawab secara terbuka?
Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelola terhadap keluhan yang telah disampaikan?
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota maupun calon anggota yang ingin bergabung. Mereka berharap adanya penjelasan resmi agar tidak muncul spekulasi yang semakin luas di tengah masyarakat.
Perlu ditegaskan bahwa pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan sejumlah anggota, dokumen yang diperlihatkan kepada redaksi, serta upaya konfirmasi yang telah dilakukan. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan, dan seluruh informasi yang berkembang masih memerlukan penjelasan serta klarifikasi dari pihak pengelola media yang bersangkutan.
Penulis : Red 1
