TUTUYAN – Sejumlah warga Desa Bukaka, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menyuarakan aspirasi terkait rencana penetapan jadwal perayaan Lebaran Ketupat tahun ini. Warga mendesak adanya koordinasi lebih lanjut antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk menentukan tanggal pelaksanaan yang paling tepat agar tidak berbenturan dengan agenda di desa tetangga.
Aspirasi ini mencuat setelah muncul rencana bahwa Lebaran Ketupat di Desa Bukaka akan dilaksanakan pada tanggal 20. Namun, rencana tersebut menuai keberatan karena dianggap terlalu mepet dengan jadwal perayaan di Desa Buyat yang jatuh pada tanggal 19. Muncul pula dugaan bahwa penetapan jadwal ini belum sepenuhnya melibatkan tokoh masyarakat di tiap desa, sehingga terjadi tumpang tindih agenda yang merugikan warga.
Salah satu perwakilan warga, Jita Nano, mengungkapkan kegelisahannya melalui media sosial terkait efektivitas perayaan tersebut.
“Atw kalu bole trng M Rapat jho penentuan hari raya katupat. Dari kalu tangal 20 mama fil Lia banyak yang nda setuju karna talau dekat dng desa buyt (Atau kalau boleh kita rapat saja untuk penentuan hari raya ketupat. Karena kalau tanggal 20, banyak yang tidak setuju karena terlalu dekat dengan desa Buyat),” tulisnya.
Ia juga menekankan adanya risiko kerugian materil dan tenaga jika jadwal tidak diatur secara bijak.
“Jangan smpe trng so ba sadia so pe euforia kong dp laste makanan cuma M busu percuma. So rugi doi baru rugi tenaga lg (Jangan sampai kita sudah bersiap dengan segala euforia, tapi akhirnya makanan cuma membusuk percuma. Sudah rugi uang, rugi tenaga lagi),” tambahnya dalam postingan tersebut.
Kekhawatiran utama warga terletak pada tingkat kunjungan silaturahmi. Jita menyebutkan bahwa banyak kerabat dari luar daerah yang kemungkinan besar tidak bisa hadir jika acara digelar berurutan tanpa jeda.
“Karna jujur mama fil p nasi jaha 4 sak orng buyt yang M datang bkng kalu di tangal 20 P banyak sudara yang b bilng nda M kamari (Karena jujur saja, mama Fil sudah siapkan nasi jaha 4 karung, tapi banyak saudara yang bilang tidak akan datang kalau dilaksanakan tanggal 20),” ungkapnya dengan nada kecewa.
Warga kini mendesak pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk membuka ruang dialog dan melibatkan kembali para tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat berharap segera dilaksanakan rapat bersama untuk mencapai kesepakatan mufakat yang kemudian akan disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan otoritas setempat.
(Donal)
