TUTUYAN – Komitmen aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terhadap kedisiplinan lingkungan mulai dipertanyakan.
Berdasarkan pantauan lapangan pada Jumat (13/3/2026), instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim, Iksan Pangalima, mengenai kewajiban kerja bakti rutin tampak tidak diindahkan oleh mayoritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dari puluhan badan dan dinas yang ada di kompleks perkantoran Bupati, hanya tiga instansi yang terpantau aktif melaksanakan kegiatan pembersihan lingkungan (Program Asri). Ketiga instansi tersebut adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Kesehatan (Dinkes).
Dari Disdukcapil, terlihat Kepala Dinas Subari Manangin memimpin langsung jajarannya melakukan kerja bakti. Begitu pula dengan personel dari Dinas Kominfo dan Dinas Kesehatan yang tampak sigap membersihkan area jalur dua.
Kondisi ini sangat kontras dengan penegasan Sekda Iksan Pangalima saat memimpin apel perdana pada Senin, 2 Maret 2026 lalu. Kala itu, Iksan menekankan bahwa kerja bakti setiap Selasa dan Jumat adalah tindak lanjut Surat Edaran Kemendagri yang bersifat wajib bagi seluruh ASN.
“Sesuai arahan Bapak Bupati Oskar Manoppo, ini bukan sekadar imbauan, tapi kewajiban untuk memastikan lingkungan Boltim tetap asri,” tegas Iksan dalam arahannya awal Maret lalu.
Minimnya partisipasi sejumlah dinas dan badan pada Jumat pagi ini memicu kritik terkait kepatuhan aparatur terhadap pimpinan daerah. Jika instruksi strategis seperti ini diabaikan, maka efektivitas sistem penilaian e-Kinerja yang digadang-gadang sebagai tolok ukur profesionalisme ASN di Boltim patut dievaluasi kembali.
Ketidakhadiran sebagian besar SKPD dalam agenda kerja bakti ini dinilai sebagai bentuk rendahnya disiplin dalam menjalankan instruksi yang telah menjadi kebijakan daerah, terutama menjelang satu tahun masa kepemimpinan Bupati Oskar Manoppo dan Wakil Bupati Argo Sumaiku.
(Donal)
