NIAS SELATAN – Bongkarperkara.com
Aroma busuk dugaan korupsi Dana Desa (DD) kembali menyeruak dari Desa Hiliwaebu Ulunoyo. Warga kini benar-benar kehilangan kesabaran terhadap kepemimpinan Kepala Desa berinisial YW, yang sejak 2021 hingga 2024 diduga mengelola dana publik seenaknya, tanpa transparansi, tanpa tanggung jawab, dan tanpa rasa malu.
Informasi yang dihimpun awak media di lokasi menunjukkan bahwa masyarakat Hiliwaebu sudah muak dengan gaya kepemimpinan YW yang dinilai tidak memiliki sedikit pun itikad membangun desa. Warga menegaskan bahwa selama empat tahun, pembangunan hanya tampak di atas kertas, sementara kondisi desa tetap memprihatinkan. “Pembangunan bobrok, uang habis entah ke mana,” ujar seorang warga dengan nada geram.
Kemarahan warga bukan tanpa alasan. Jajaran desa sendiri mengaku selama kepemimpinan YW, mereka seperti tidak memiliki pemimpin. Administrasi semrawut, program tidak jelas, sementara Dana Desa yang turun setiap tahun justru menguap tanpa meninggalkan jejak manfaat. “Dana turun, hasil nol! Kami juga bingung mau di pertanggungjawabkan apa,” ucap salah satu Jajaran desa yang meminta namanya dirahasiakan.
Dugaan penyelewengan yang menyeret YW benar-benar mengagetkan dan terkesan dilakukan secara terang-terangan, antara lain:
Daftar Dugaan Penyimpangan YW yang Bikin Warga Mendidih:
BUMDes, lengkap dengan BPKB dan STNK mobil, masih atas nama pribadi Kades hingga sekarang – seolah BUMDes adalah harta keluarga.
Sejak dibentuk, BUMDes tidak pernah menggelar satu pun rapat pengurus, tak ada laporan keuangan, tak ada transparansi.
Ketua/Direktur BUMDes adalah ayah kandung YW, memperkuat dugaan bahwa hasil BUMDes “disedot” untuk kepentingan keluarga.
Dana COVID Rp100 juta tahun 2021 tidak pernah direalisasikan – hilang tanpa jejak.
Sejumlah item anggaran tahun 2024 tak terlaksana sama sekali, yakni:
Jalan tani — Rp184 juta
Perjalanan dinas luar kota — Rp30 juta
Air bersih Dusun II — Rp30 juta
Syanting — Rp6 juta
Dana PKK — Rp4 juta (bahkan sejak 2022 tak pernah dilaksanakan)
Dana kepemudaan — Rp4 juta
Pengadaan aset kantor desa — Rp24 juta
Ironisnya, saat warga mempertanyakan semua ini, YW hanya menjawab dengan janji manis bahwa semua pengerjaan akan diselesaikan pada 2025. Faktanya? Sejak Agustus 2025, Kades justru menghilang dan diduga asyik bersenang-senang di luar daerah, meninggalkan desa tanpa kepemimpinan.
Kondisi ini membuat masyarakat Hiliwaebu benar-benar marah. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, terutama Bupati dan Wakil Bupati, untuk segera turun tangan sebelum situasi semakin memanas. Warga menegaskan bahwa mereka sudah terlalu lama dikecewakan dan tidak ingin Dana Desa terus-menerus dijadikan “ATM pribadi” oleh oknum kepala desa.
Masyarakat juga mendesak Camat Ulunoyo serta anggota DPRD Nias Selatan agar tidak menutup mata dan segera menyerap serta menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah kabupaten. “Kami sudah muak! Dana Desa bukan untuk memperkaya keluarga Kades. Kami butuh tindakan tegas, bukan janji!” tegas warga.
Redaktur.FS.B44
