BREAKING NEWS
HKTI Sabang Minta Oknum DPRK Tak Manfaatkan KTP Petani untuk Kepentingan Bantuan Bibit
SABANG —BONGKAR’Perkara | Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPC HKTI) Kota Sabang menyoroti pentingnya transparansi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan pertanian, khususnya bantuan bibit tanaman yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK).

Sekretaris DPC HKTI Kota Sabang, Syukri, yang akrab disapa T. Bayu, mengingatkan agar tidak ada oknum yang memanfaatkan identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat, khususnya petani, hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi penerima bantuan, sementara bibit yang seharusnya menjadi hak kelompok tani justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Menurut T. Bayu, praktik semacam itu, apabila benar terjadi, merupakan persoalan serius yang dapat merugikan petani serta mencederai tujuan program bantuan pemerintah.
“Jangan sampai KTP masyarakat hanya dipinjam untuk melengkapi administrasi kelompok tani, tetapi bantuan bibitnya justru dibawa dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Kalau seperti ini, bagaimana petani bisa sejahtera? Mereka tercatat sebagai penerima, tetapi tidak menikmati manfaat bantuannya,” tegas T. Bayu.
Ia menilai, penyaluran bantuan melalui Pokir anggota DPRK semestinya benar-benar berpihak kepada kelompok tani yang membutuhkan. Bantuan harus diterima, dikelola, ditanam, dan dimanfaatkan oleh petani sesuai dengan tujuan program, bukan sekadar menjadi formalitas administrasi.
T. Bayu juga meminta aparat penegak hukum (APH) agar tidak menutup mata terhadap indikasi penyalahgunaan bantuan pertanian. Jika ditemukan dugaan praktik pemanfaatan KTP petani untuk kepentingan pihak tertentu, ia berharap persoalan tersebut dapat ditelusuri secara objektif dan profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sabang Berpotensi Jadi Sentra Cokelat dan Nilam
Di sisi lain, T. Bayu berharap Kota Sabang dapat menjadi salah satu daerah percontohan di Aceh dalam pengembangan komoditas unggulan, khususnya kakao atau cokelat dan tanaman nilam.
Menurutnya, meskipun Sabang memiliki hamparan lahan pertanian yang relatif terbatas dibandingkan sejumlah kabupaten/kota lain di Aceh, potensi tersebut tetap dapat dioptimalkan melalui pengelolaan pertanian yang produktif, terarah, dan berkelanjutan.
Ia menilai, keterbatasan luas lahan bukan alasan untuk tidak mampu menghasilkan komoditas pertanian unggulan. Dengan dukungan bibit berkualitas, pendampingan, penguatan kelompok tani, serta kebijakan yang tepat, Sabang berpeluang meningkatkan produksi kakao dan nilam.
“Sabang memang tidak memiliki lahan pertanian seluas daerah lain. Namun, dengan pengelolaan yang maksimal, kita tetap bisa menghasilkan produksi yang baik. Setidaknya, kebutuhan bahan baku komoditas unggulan seperti kakao dan nilam dapat terus dikembangkan dari pulau ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sektor pertanian tidak cukup hanya dengan mengalokasikan anggaran dan menyalurkan bantuan. Hal terpenting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada petani dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan harapan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mendorong kesejahteraan rakyat melalui penguatan sektor produktif, termasuk pertanian, perikanan, dan kelautan.
Sebagai bagian dari organisasi yang memiliki perhatian terhadap sektor pertanian dan kelompok tani, HKTI, kata T. Bayu, memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal kebijakan serta mendorong program pemerintah agar berjalan sesuai peruntukannya.
Ia berharap Pemerintah Kota Sabang, DPRK, instansi teknis terkait, serta seluruh pemangku kepentingan dapat membangun komitmen bersama dalam memperkuat sektor pertanian.
“Jangan jadikan petani hanya sebagai pelengkap administrasi untuk mendapatkan bantuan. Petani harus menjadi pihak yang benar-benar merasakan manfaatnya. Kalau kita ingin pertanian maju dan masyarakat sejahtera, maka bantuan harus tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup T. Bayu.
-Mj Eric Karno | Kaperwil | Media BONGKAR’Perkara Aceh Wilayah Sabang











