Bongkarperkara.com — Skandal dugaan pungutan liar (pungli) berkedok Peraturan Desa (Perdes) dalam transaksi jual beli lahan di Desa Tutuyan III, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), kian menyeruak ke permukaan. Fakta demi fakta yang terungkap semakin memojokkan mantan Sangadi (Kepala Desa) Tutuyan III, Irman Pakaya, yang diduga kuat memungut dana sebesar Rp11 juta dari warga tanpa dasar hukum yang sah serta tanpa pertanggungjawaban ke kas desa maupun kas daerah.
Praktik yang diduga merugikan masyarakat ini bermula dari transaksi jual beli lahan seluas 4 hektare senilai Rp400 juta milik keluarga Inisial (E) kepada pembeli asal Kotabunan. Oknum mantan Sangadi tersebut diduga mematok tarif 5 persen atau Rp20 juta—ditambah biaya pengukuran Rp2,5 juta—dengan dalih menjalankan Perdes, sebelum akhirnya disepakati angka Rp11 juta setelah pihak penjual memprotes keras pungutan tersebut.
Ironisnya, uang belasan juta rupiah yang disebut sebagai pungutan resmi desa itu justru menguap tanpa jejak di pembukuan pemerintah desa. Sekretaris Desa (Sekdes) Tutuyan III, Warni Potabuga, secara gamblang membeberkan bahwa kas desa tidak pernah menerima sepeser pun dari dana Rp11 juta tersebut, karena uang itu diserahkan langsung kepada Irman Pakaya.
Pernyataan Sekdes ini sekaligus meruntuhkan dalih “aturan desa” yang digunakan oknum mantan Sangadi. Kepala Badan (Kaban) Keuangan Pemkab Boltim, Samsurizal Korompot, telah menegaskan bahwa pemungutan 5 persen dalam transaksi jual beli tanah adalah ranah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan wajib disetor ke kas daerah, bukan ke desa. Ia bahkan menyebut pungutan desa berbasis Perdes yang menabrak Perda Boltim Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati sebagai tindakan ilegal atau pungli.
Terus Bungkam saat Dikonfirmasi
Alih-alih memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait ke mana larinya dana Rp11 juta tersebut, mantan Sangadi Irman Pakaya justru memilih bungkam. Sejak upaya konfirmasi langsung ke kediamannya pada Jumat (20/11/2026) yang menemui jalan buntu karena yang bersangkutan tidak berada di tempat, hingga panggilan telepon dan pesan singkat WhatsApp yang dilayangkan tim redaksi, Irman Pakaya sama sekali tidak memberikan respons. Sikap tertutup ini kian memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan praktik pungli yang sengaja ditutup-tutupi.
Bola Panas di Tangan Polres Boltim
Melihat terangnya indikasi pelanggaran hukum—mulai dari pengakuan pihak penjual, kesaksian Sekdes soal nihilnya dana di kas desa, hingga penegasan Kaban Keuangan Pemkab Boltim mengenai ilegalitas pungutan tersebut—tumpuan harapan masyarakat kini mengarah kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Pada Minggu (22/11/2026), redaksi Bongkarperkara.com telah melayangkan konfirmasi resmi kepada Kapolres Bolaang Mongondow Timur yang baru menjabat guna meminta sikap tegas institusi kepolisian. Redaksi mempertanyakan langkah Satreskrim Polres Boltim dalam menindaklanjuti informasi dugaan pungli ini serta menelusuri aliran dana Rp11 juta tersebut untuk membuktikan unsur tindak pidananya. Namun, hingga berita lanjutan ini diterbitkan, pihak Kapolres Boltim belum memberikan tanggapan resmi.
Publik di Bolaang Mongondow Timur kini menanti ketegasan jajaran Polres Boltim di bawah kepemimpinan Kapolres yang baru untuk tidak membiarkan praktik-praktik pungli yang mencekik rakyat di tingkat desa berlalu tanpa proses hukum. Satreskrim Polres Boltim didesak segera bergerak proaktif memanggil dan memeriksa oknum mantan Sangadi Irman Pakaya, agar dugaan penyalahgunaan jabatan dan aliran dana gelap Rp11 juta ini terungkap tuntas di meja hukum.
(Red)











