
Bongkarperkara.com, — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang mengatasnamakan Peraturan Desa (Perdes) dalam transaksi jual beli lahan terungkap di Desa Tutuyan III, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Berdasarkan penelusuran informasi dan konfirmasi di lapangan pada Jumat (20/11/2026), dugaan pungutan tersebut terjadi dalam proses administrasi jual beli tanah pada Oktober 2026 lalu. Mantan Sangadi (Kepala Desa) Tutuyan III, Irman Pakaya, diduga menerima dana sebesar Rp11 juta yang hingga kini tidak tercatat dalam kas desa maupun kas daerah.
Persoalan ini bermula saat warga berinisial ES dan suaminya, HP, menjual lahan seluas empat hektare (terdiri dari lima bidang) kepada pembeli asal Kotabunan senilai Rp400 juta. Saat mengurus administrasi dan pengukuran lahan di tingkat desa, pihak penjual mengaku dimintai pungutan sebesar 5 persen dari nilai transaksi dengan dalih mengacu pada Perdes.
Jika dihitung dari nilai transaksi Rp400 juta, pungutan 5 persen tersebut mencapai Rp20 juta. Ditambah biaya pengukuran Rp500 ribu per bidang (total Rp2,5 juta untuk lima bidang), total tagihan awal mencapai Rp22,5 juta.
Pihak keluarga penjual sempat memprotes besaran biaya tersebut karena dinilai memberatkan. Sebagai perbandingan, di Desa Tutuyan Induk, pungutan persentase jual beli tanah sudah tidak diberlakukan dan warga hanya dibebani biaya pengukuran Rp250 ribu serta administrasi surat Rp350 ribu.
Setelah bernegosiasi dengan Irman Pakaya yang saat itu masih menjabat sebagai Sangadi, nilai pungutan akhirnya disepakati turun menjadi Rp11 juta.
“Kami sempat protes karena nilainya terlalu besar, mencapai Rp22,5 juta. Setelah negosiasi dengan Pak agi (sapaan Irman Pakaya, red), disepakati dibagi dua menjadi Rp11 juta,” HP saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
DANA TIDAK MASUK KAS DESA
Sekretaris Desa (Sekdes) Tutuyan III, Warni Potabuga, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dana sebesar Rp11 juta tersebut tidak pernah masuk ke dalam kas desa. Menurutnya, transaksi penyerahan dana itu merupakan kesepakatan langsung antara pihak yang bertransaksi dengan mantan Sangadi.
“Kalau di kas desa tidak ada. Itu atas kesepakatan antara Pak Sangadi (saat itu) dan pihak yang melakukan transaksi,” kata Warni.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Pemkab Boltim, Samsurizal Korompot, menegaskan bahwa pungutan sebesar 5 persen atas transaksi jual beli tanah merupakan ranah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kewenangan pemungutan BPHTB berada di pemerintah kabupaten melalui Bidang Pendapatan dan wajib disetorkan ke kas daerah, bukan pemerintah desa.
Samsurizal menambahkan, Perdes tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Daerah (Perda) Boltim Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati (Perbup). Pungutan di tingkat desa yang menabrak aturan daerah dikategorikan sebagai tindakan tidak sah.
“Satu-satunya biaya 5 persen itu adalah BPHTB, dan disetorkan ke daerah, bukan ke desa. Perdes tidak boleh bertabrakan dengan Perda dan Perbup. Jika tetap dipungut di luar aturan,” tegas Samsurizal.
Guna memenuhi hak jawab dan menjaga keberimbangan berita, wartawan berupaya menemui Irman Pakaya di kediamannya di Desa Tutuyan III pada Jumat (20/11/2026), namun yang bersangkutan tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi melalui panggilan telepon dan pesan singkat WhatsApp ke nomor pribadinya juga belum mendapatkan respons hingga berita ini diterbitkan.
Hingga saat ini, publik menanti langkah tindak lanjut dari instansi berwenang maupun Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Bolaang Mongondow Timur untuk menelusuri kejelasan status dan aliran dana Rp11 juta tersebut.
(Red)










