BOLAANG MONGONDOW TIMUR – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bolaang Mongondow Timur (Boltim) turun tangan menyelidiki distribusi dan harga LPG 3 kg bersubsidi di wilayah Kecamatan Kotabunan, khususnya Desa Buyat. Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya laporan masyarakat terkait melambungnya harga gas melon yang kian memberatkan warga kurang mampu.
Sidak dan pendataan lapangan ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Boltim, IPTU Jerry A. Tambunan, S.Tr.K., S.I.K., bersama Tim Resmob dan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) pada Selasa (21/7/2026).
Hasil Pendataan Harga LPG 3 Kg di Pangkalan Resmi Buyat
Dalam operasi tersebut, tim penyidik mendatangi sejumlah pangkalan LPG resmi yang tersebar di Desa Buyat Selatan, Buyat I, Buyat II, hingga Buyat Tengah. Polisi memetakan alur distribusi, jumlah kuota mingguan, hingga margin harga jual kepada masyarakat.
Dari hasil pendataan di tingkat pangkalan resmi, ditemukan rincian sebagai berikut:
Harga Pasokan ke Pangkalan: Rp18.500 per tabung.
Harga Jual Pangkalan ke Warga: Rp21.000 – Rp22.000 per tabung.
Kuota Pasokan Mingguan: 50 hingga 100 tabung per pangkalan.
Meski harga di tingkat pangkalan terpantau masih relatif terkontrol, penelusuran ini menjadi cerminan dari persoalan distribusi yang lebih besar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Dugaan Penyalahgunaan Gas Subsidi: Harga di Pengecer Tembus Rp60 Ribu
Langkah responsif Polres Boltim ini menuai sorotan publik. Pasalnya, dalam beberapa bulan terakhir, warga Boltim mengaku sangat kesulitan mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi di pangkalan resmi.
Ironisnya, saat stok di pangkalan resmi mendadak “kosong”, tabung gas melon justru melimpah di tingkat pengecer atau toko kelontong dengan harga yang melonjak fantastis.
- “Warga terpaksa membeli gas subsidi di tingkat pengecer dengan harga mencapai Rp50.000 hingga Rp60.000 per tabung. Kondisi ini memicu dugaan kuat adanya praktik penyaluran tidak resmi dari pangkalan ke pihak yang tidak berhak,” ujar salah satu warga setempat.
Sebelumnya, Pemkab Boltim melalui Disperindagkop-UKM, Bagian SDA, serta unsur TNI-Polri sempat menggelar inspeksi mendadak (sidak). Namun, sidak tersebut dinilai kurang efektif oleh warga karena pangkalan selalu berdalih menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) saat diperiksa petugas, sementara kelangkaan di lapangan tetap terjadi.
Masyarakat Desak Penegakan Hukum dan Sanksi Tegas
Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berharap aparat penegak hukum tidak berhenti pada tahap pendataan semata. Warga mendesak Polres Boltim untuk menindak tegas oknum pangkalan maupun spekulan yang terbukti menimbun atau mengalihkan jatah gas elpiji subsidi kepada pengetap dan pengecer ilegal.
Praktik spekulasi ini dinilai sangat merugikan masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran utama program subsidi pemerintah.
Dengan masuknya Satreskrim Polres Boltim dalam mengusut rantai pasok gas 3 kg ini, publik berharap ada efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan, sehingga distribusi LPG 3 kg di wilayah Boltim dapat kembali lancar, tepat sasaran, dan sesuai HET yang ditetapkan.
(Donal)
