BOLTIM – Kredibilitas publikasi “Boltim Dalam Angka 2026” kini berada di bawah bayang-bayang keraguan. Ketimpangan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan realitas lapangan serta data internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memicu polemik serius, mulai dari penggelembungan jumlah kendaraan hingga anomali angka kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Saling Tuding Sumber Data
Dalam sebuah konfirmasi dengan awak media, pihak BPS Boltim menegaskan bahwa mereka hanyalah pengumpul data sekunder yang bersumber langsung dari dinas-dinas terkait. Namun, terdapat disparitas angka yang mencolok, terutama pada sektor perhubungan.
“Data Boltim Dalam Angka pengumpul datanya BPS, tapi sumber datanya itu dinas-dinas terkait,” ungkap Bayu salah satu petugas fungsional BKPBN BPS dalam rekaman percakapan yang diterima redaksi pada Rabu 3 Juni 2026. Ia menambahkan bahwa validitas data sepenuhnya merupakan tanggung jawab dinas pengesah.
Sorotan tajam tertuju pada jumlah kendaraan di Boltim yang tercatat mencapai 75.000 unit. Angka ini dinilai tidak masuk akal jika dibandingkan dengan populasi dan kondisi geografis daerah. Pihak BPS menduga angka tersebut mencakup seluruh nomor polisi (plat DB) yang terdaftar tanpa menyaring kendaraan yang sudah rusak atau tidak aktif lagi.
Anomali IPM dan “Dosa” Administrasi
Tak hanya soal kendaraan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat juga mulai mengkritik lonjakan tajam IPM dan sektor kesehatan yang dinilai tidak memiliki dasar kesimpulan yang kuat. Ironisnya, dinas terkait justru balik menunjuk BPS sebagai sumber data, menciptakan lingkaran setan birokrasi yang membingungkan publik.
Dampak dari carut-marut data ini bahkan memakan “korban” warga kecil:
Kasus Desil Kemiskinan: Seorang warga dilaporkan kehilangan hak beasiswa (PIP) anaknya karena status ekonominya naik ke desil lebih tinggi secara misterius.
Ketidakteraturan Lapangan: Warga tersebut diketahui tidak memiliki tanah, rumah tergolong kumuh dan tidak memiliki penghasilan tetap, namun data administrasinya menunjukkan peningkatan kesejahteraan.
Masalah DTKS: BPS mengakui bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sangat kompleks dan melibatkan banyak lembaga seperti Kemensos dan Kemendesa, sehingga sulit untuk melakukan validasi tunggal yang akurat.
BPS mengidentifikasi bahwa salah satu pemicu ketidakkonsistenan data adalah bongkar-pasang petugas operator di tingkat dinas. “Ketika sudah ganti orang dan dia mungkin hitung lagi, bisa berbeda. Orang (BPS) hanya berpatokan pada data yang dikirim dinas,” jelas petugas tersebut.
Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa kebijakan pembangunan di Boltim akan salah sasaran karena berpijak pada data yang tidak akurat. Jika pemerintah daerah tidak segera melakukan audit data dan sinkronisasi antar-lembaga, maka publikasi tahunan tersebut tak lebih dari sekadar tumpukan kertas tanpa makna yang menyesatkan arah kebijakan daerah.
(Donal)
