TUTUYAN, BongkarPerkara.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pengecer gas LPG 3 kg yang diduga mempermainkan harga secara sepihak. Namun, alih-alih memberikan sanksi tegas bagi pelanggar subsidi, pejabat yang hadir justru memberikan saran yang memicu tanda tanya besar.
Dalam pantauan wartawan pada Selasa (24/3/2026), sebuah warung di Desa Tombolikat, Kecamatan Tutuyan, kedapatan memiliki stok sekitar 85 tabung gas melon, di mana sebagian besar masih tersegel. Di hadapan tim gabungan, pemilik warung mengakui secara terang-terangan menjual gas bersubsidi tersebut dengan harga Rp45.000 hingga Rp50.000 per tabung.
Angka ini melonjak drastis hampir 150% dari Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi. Pemilik warung berdalih, tingginya harga jual disebabkan karena ia mendapatkan pasokan dari wilayah luar dengan harga modal Rp35.000 per tabung.
Meski ditemukan fakta penjualan di atas HET dan adanya tumpukan tabung di tengah kelangkaan gas, tim gabungan yang terdiri dari Kabag SDA Hariyono Gumalangit, Kadis Perindagkop Imelda mamonto, dan Camat Tutuyan Hesti Paputungan, tidak melakukan penyitaan barang bukti.
Kejanggalan muncul saat Kabag SDA Boltim, Hariyono Gumalangit, memberikan instruksi kepada pemilik warung. Alih-alih menindak pelanggaran distribusi subsidi sesuai aturan yang berlaku, ia justru menyarankan pedagang untuk mengamankan stok agar tidak terlihat mencolok oleh publik.
”Jadi solusinya pak, sementara ini diamankan dulu, dan jangan dulu dijual. Atau kalaupun dijual, dijual saja ke keluarga, atau pakai sendiri saja,” ujar Hariyono di lokasi sidak.
Saran tersebut menuai sorotan tajam karena dinilai tidak memberikan efek jera terhadap spekulan yang memanfaatkan kesulitan warga di tengah krisis energi.
Hariyono menegaskan bahwa kehadiran pemerintah bersama pihak Intel Polres Boltim dan Satpol PP saat ini barulah sebatas langkah persuasif. Ia berdalih pihaknya masih dalam tahap edukasi kepada para pengecer nakal.
”Saat ini kami masih edukasi, nanti kalau Polres yang turun dan sita, kami tidak tahu mau bagaimana,” tambah Hariyono, seolah memberikan peringatan terakhir bagi pedagang.
Hingga berita ini diturunkan, warga Tutuyan masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg dengan harga normal.
Ketegasan Pemkab Boltim kini benar-benar diuji; apakah sidak ini hanya sekadar formalitas “edukasi” yang mandul atau akan ada tindakan nyata untuk memutus mata rantai mafia harga gas di Boltim.
(Donal)
