Bongkar perkara.com NTB — Diduga oknum kepala desa lere kecamatan parado di kabupaten bima Nusa tenggara barat ancam wartawan terkait pengangkatan berita temuan penyalahgunaan anggaran senilai ratusan juta rupiah.
Pada hari ini tanggal Minggu 16/02/2025. Sekitar pukul 12:17 wib. Hamdin merupakan wartawan sekaligus korwil NTB di media pancabuananews.com mendapatkan pengacaman dari kepala desa lere usai mengangkat berita temuan penyalahgunaan anggaran negara dan penempatan lokasi anggaran dana desa senilai Rp. 200 juta rupiah yang bernuansa untuk membangun fasilitas umum diwilayah sekolah.
Kemudian Hamdin selaku wartwan yang diberikan tugas di NTB melaporkan terkait pengacaman tersebut ke pimpinan pusat media panca buana news untuk menindak lanjuti terkait dengan masalah tersebut.
Ini sudah kedua kali yang dilakukan oleh kades tersebut mengacam saya, awal dari pada persoalan ini adalah, pada saat itu saya bersama teman-teman saya ingin turun di lapangan namun kami tidak berani turun karena ada pengacaman tersebut pada tahun 2024 kemarin. apabila hal ini terus di diamkan maka akan semakin leluasa melakukan sesuatu yang sama nantinya.
Setelah itu hamdin mengatakan saya angkat berita tersebut mempunyai alasan untuk mengangkat hal itu, dulu pada saat kegiatan proyek itu tersebut berlangsung saya sendiri melihat langsung, bahwa tidak adanya papan informasi proyek. Hal ini menjadi tanda tanya masyarakat termasuk saya, kenapa tidak ada papan informasi. Namun setelah di konfirmasi melalui chat via Whatsap yang di chat oleh anggota tipikor. Kepala desa menjawab kenapa hal itu tidak karena anggaran tersebut tahun 2023. Itu alasan pak kades terbit. Ujarnya
Selain dari pada itu saya dan keluarga saya di intimidasi oleh kepala desa tersebut. Bahkan pada saat usai saya angkat berita tersebut malamnya kepala desa memanggil sejumlah preman dan aparatur kepolisian untuk mencari saya dan sampai-sampai rumah saya di geledah. Dan juga perlu saya sampaikan reaksinya kades tersebut menandakan ia benar melakukan penyalahgunaan anggaran tersebut.
Kemudian perlu juga sampaikan bahwa kalau mau data dan klarifikasi terkait masalah ini, suruh mereka atau kepala desa tersebut suruh buka RKPD, ADD, dan ABPDes. Saya berani mengatakan bahwa tidak berani untuk perlihatkan data-data tersebut, dan kalau mau minta klarifikasi jangan ke saya, minta aja ke kepala desa tersebut, karena dasar masalah itu tersebut sumber nya dari dia, siapa suruh salahgunakan Anggara negara. Tutupnya.
Team/Red(Pancabuananews.com)
GMOCT : Gabungan Media Online Cetak Ternama.
