BONGKARPERKARA.COM – Polemik pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai Penjabat (Pj) Sangadi (Kepala Desa) Tombolikat menuai sorotan tajam dari legislatif. Komisi I DPRD menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan regulasi dan berpotensi cacat hukum sehingga terancam dibatalkan.
Ketua Komisi I DPRD, Wilken Rareho, S.H., menegaskan pihaknya telah mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Senin mendatang dengan memanggil dinas terkait untuk meminta klarifikasi resmi.
“Hari Senin sudah diagendakan untuk buat RDP, sehingga mengundang dinas terkait. Memang di regulasi menyebutkan PNS. Kalau kita lihat regulasi memang tidak sesuai, sehingga kami mengagendakan RDP agar mendengarkan dari pemerintah daerah, mungkin ada alasan-alasan sehingga dari P3K itu diangkat sebagai Pj Sangadi,” ujar Wilken saat dikonfirmasi via sambungan telepon.
Sebelumnya, pihak eksekutif melalui Asisten I Bidang Pemerintahan sempat mengakui bahwa langkah tersebut memang menabrak aturan. Namun, penunjukan P3K terpaksa dilakukan dengan dalih keterbatasan atau kekurangan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menanggapi dalih tersebut, Wilken menilai alasan kekurangan personel tidak cukup kuat untuk mengesampingkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kalau dari kita sih memang betul (kekurangan PNS), cuma kan tidak cukup alasan itu. Karena regulasi, selama tidak ada aturan yang mendukung, ya pasti cacat hukum menurut kita. Kita harus taat dengan aturan karena kita negara hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila dalam RDP nanti tidak ditemukan dasar hukum yang membenarkan kebijakan tersebut, DPRD dapat mengeluarkan rekomendasi peninjauan kembali hingga pembatalan Surat Keputusan (SK) pelantikan. “Bisa saja dari DPRD akan merekomendasikan ditinjau kembali surat keputusan tersebut. Ya, bisa saja dibatalkan,” imbuh Wilken.
Bukan Kejadian Pertama
Dalam wawancara tersebut, terungkap pula bahwa pengangkatan P3K menjadi Pj Sangadi bukanlah kali pertama terjadi. Sebelum kasus di Tombolikat, kebijakan serupa juga pernah ditemukan di wilayah Motongkad.
Wilken mengakui bahwa pihaknya sempat menyoroti kasus serupa sebelumnya dengan mempertanyakan dasar aturan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Badan Kepegawaian setempat, terutama terkait mekanisme pertanggungjawaban kinerja P3K jika merangkap jabatan sebagai Pj Sangadi.
“Sebenarnya Komisi I sudah pernah menyentil soal itu terkait dengan alasan yang sama, karena kekurangan PNS. P3K kan ketika dia menjabat Sangadi, bagaimana dia mempertanggungjawabkan kinerjanya? Sudah tidak sesuai ketika dia diangkat selaku P3K, laporan kinerjanya seperti apa,” jelasnya.
Ia pun mengakui adanya kelalaian pengawasan dari pihak dewan karena mengira persoalan tersebut sudah ditindaklanjuti dan tidak akan terulang kembali.
“Memang ada sedikit kelalaian dari kami sehingga kami pikir itu sudah ditindaklanjuti untuk tidak mengangkat P3K, dan ternyata terjadi kembali baru-baru ini di Tombolikat. Jadi hari Senin sama-sama kita akan cari solusi dan minta klarifikasi,” pungkas Wilken.
(Red)
