Indragiri Hilir -Bongkarperkara.com
Suasana politik di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali memanas setelah Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Samino, dengan tegas menolak rencana pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Penolakan ini disebut-sebut memicu sensitivitas politik di internal DPRD, termasuk dugaan adanya upaya membangun opini publik melalui pemberitaan yang tidak wajar.
Polemik baru mencuat setelah tangkapan layar percakapan di Grup WhatsApp DPRD Inhil beredar luas pada Jumat (28/11/2025) malam. Dalam percakapan tersebut, Hj. Darnawati, anggota DPRD Inhil sekaligus Ketua Partai Perindo Inhil, menuliskan pesan yang dianggap mengarah pada upaya memengaruhi pemberitaan melalui jalur transaksi.
“Yee tin, besok saya mau bayar aja salah satu media yang mengangkat berita, kalau ketua partai Perindo sangat mendukung kebijakan tersebut. Sekali maju pantang mundur… hahaha,” tulisnya.
Meskipun pesan tersebut ditulis dengan nada candaan, publik menilai pernyataan tersebut mencederai etika komunikasi pejabat publik dengan insan pers. Hj. Tina Triana, anggota DPRD dari Fraksi PPP, dalam percakapan itu juga terlihat memberikan respons yang dinilai memperkuat dugaan tersebut. “Ia kak Aji. Buat aja berita juga nanti, yang penting tidak Perda, mampos kita nanti tak begaji,” ucapnya.
Namun, percakapan tersebut juga memunculkan suara berbeda dari Padli, anggota DPRD dari Fraksi PKB, yang menolak keras praktik transaksional terhadap media. “Salah ibu Hajah, media itu tak perlu dibayar Bu. Kalau mau naikkan berita tinggal ibu datang aja sama media, pasti dinaikkannya berita,” sebutnya.
Hingga berita ini diterbitkan, baik Darnawati maupun Hj. Triana belum memberikan klarifikasi resmi terkait isi percakapan yang beredar. Publik terus menyoroti transparansi DPRD Inhil, baik dalam proses pembahasan pinjaman daerah maupun etika komunikasi para anggotanya.
Liputan.Team Red
Redaktur.FS.B44
