PEKANBARU – Bongkarperkara.com
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bahwa penindakan yang dilakukan Kepolisian Daerah (Polda) Riau terhadap Ketua Ormas LSM Pemuda Tri Karya (Petir), JS, sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemendagri juga mengapresiasi langkah Polda Riau dalam menegakkan supremasi hukum.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar, menegaskan bahwa tindakan kepolisian tersebut merupakan contoh baik bagi daerah lain dalam menegakkan supremasi hukum tanpa mengabaikan prinsip demokrasi.
“Proses penanganan perkaranya sudah berjalan dan sesuai dengan koridor hukum. Semua warga negara kedudukannya sama di depan hukum dan pemerintahan,” ujar Bahtiar usai menghadiri agenda Forkopimda di Pekanbaru, Selasa (28/10/2025).
Bahtiar juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menugaskan Direktur Ormas untuk memantau langsung dinamika kasus tersebut di Riau. Ia menegaskan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul memang dijamin undang-undang, namun kebebasan itu tetap memiliki batas. Batasan tersebut adalah hukum, nilai agama, dan kebudayaan.
“Jadi, kita harus mengelola negara ini secara baik. Demokrasi boleh, berekspresi boleh, tapi ada batasnya, yaitu hukum. Beda antara demokrasi dengan kriminal dan kejahatan,” tegasnya.
Terkait status hukum Ormas LSM Pemuda Tri Karya (Petir), Bahtiar menyebutkan bahwa proses peninjauan terhadap legalitas badan hukum ormas tersebut tengah berproses di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Kalau ormas berbadan hukum, dasarnya adalah Undang-Undang Yayasan dan Perkumpulan yang menggunakan asas contrarius actus, artinya lembaga yang memberikan pengesahan juga yang berwenang mencabutnya. Jadi, itu sudah berjalan di Kemenkum,” jelasnya.
Selain itu, Bahtiar juga mengapresiasi sinergi Forkopimda Riau yang dinilainya berhasil menjaga stabilitas kamtibmas sekaligus menginisiasi berbagai langkah strategis untuk pelestarian lingkungan. Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada Kapolda Riau Irjen Herimen atas inisiatifnya dalam menjaga lingkungan dan membangun kolaborasi lintas sektor.
